Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) baru saja mengesahkan Peraturan Baru Menpora, yaitu Permenpora Nomor 14 Tahun 2024. Regulasi ini menuai banyak kontroversi. Banyak pihak di daerah menilai peraturan ini justru menghambat pembinaan atlet.
Inti permasalahan terletak pada tumpang tindih kewenangan. Peraturan baru ini mengambil alih sebagian tugas Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Tugas-tugas seperti verifikasi dan pendanaan kini diatur lebih ketat oleh Kemenpora. Ini menciptakan kebingungan di daerah.
KONI daerah adalah ujung tombak pembinaan atlet. Mereka yang paling tahu kondisi di lapangan. Dengan adanya peraturan baru ini, kewenangan mereka dipangkas. Proses birokrasi menjadi panjang. Keputusan yang seharusnya cepat, menjadi lambat.
Dampak langsungnya terasa pada atlet. Dukungan dana untuk pelatihan menjadi terhambat. Atlet kesulitan mendapatkan fasilitas dan nutrisi yang layak. Peraturan baru ini secara tidak langsung mengganggu persiapan mereka menuju kompetisi.
Selain itu, peraturan ini juga berpotensi menciptakan ketidakstabilan. Dengan kewenangan yang tumpang tindih, koordinasi menjadi sulit. Hubungan antara KONI dan Dispora menjadi tidak harmonis. Ini adalah lingkungan yang buruk bagi pembinaan.
Kritik terhadap peraturan ini datang dari berbagai daerah. Mereka merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan. Konsultasi publik yang minim membuat regulasi ini kurang relevan dengan kondisi lapangan.
Sebuah regulasi seharusnya dibuat untuk memudahkan. Namun, peraturan ini dinilai sebaliknya. Ini menimbulkan lebih banyak masalah daripada solusi. Peraturan Baru Menpora ini justru menciptakan kekisruhan baru.
KONI daerah berharap ada revisi. Mereka ingin peraturan ini disesuaikan. Kewenangan KONI harus tetap dipertahankan. Mereka meminta Kemenpora untuk duduk bersama. Mencari solusi terbaik demi kemajuan olahraga.
Tujuan peraturan mungkin baik, yaitu transparansi. Namun, cara yang digunakan dinilai kurang tepat. Transparansi bisa dicapai tanpa mengorbankan efektivitas pembinaan.
Kemenpora harus mendengarkan aspirasi dari daerah. Mereka harus memahami realitas di lapangan. Jangan biarkan peraturan ini menjadi penghambat. Ini adalah momentum untuk berdialog.
Peran KONI di daerah sangat penting. Mereka adalah pilar utama olahraga. Menggerus peran mereka sama saja dengan melemahkan pondasi. Olahraga nasional tidak akan bisa maju.