Kota Palu, Sulawesi Tengah, telah melewati masa-masa yang sangat sulit pasca bencana besar beberapa tahun silam. Fokus pemerintah kota dalam melakukan pemulihan infrastruktur memang menjadi prioritas utama demi mengembalikan kehidupan masyarakat ke arah yang lebih baik. Namun, di tengah masifnya proyek rehabilitasi fisik kota, muncul suara-suara sumbang dari komunitas olahraga. Melalui pengamatan terhadap kinerja KONI Palu, sebuah isu sensitif mulai berhembus di kalangan aktivis dan praktisi olahraga: apa benar sebagian besar Anggaran Olahraga yang seharusnya dialokasikan untuk pembinaan olahraga kini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan pembangunan fisik kota?
Persoalan anggaran selalu menjadi titik krusial dalam keberlangsungan prestasi di daerah. Sebagai organisasi yang menaungi berbagai cabang olahraga, KONI memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa dana hibah dari pemerintah daerah tersalurkan dengan tepat untuk pembinaan atlet, honor pelatih, serta partisipasi dalam berbagai kejuaraan. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak fasilitas olahraga di Palu yang kondisinya masih memprihatinkan atau bahkan belum tersentuh perbaikan total sejak bencana melanda. Hal inilah yang memicu kecurigaan bahwa sektor olahraga harus mengalah demi pembangunan jalan, jembatan, dan perumahan rakyat yang dianggap lebih mendesak.
Jika kita melihat dari perspektif pemerintah daerah, dilema anggaran memang tidak dapat dihindari. Membangun kembali kota yang hancur membutuhkan dana yang sangat besar, dan seringkali sektor non-primer seperti olahraga terkena imbas pemangkasan. Namun, pengalihan anggaran olahraga secara berlebihan dapat berdampak fatal bagi generasi muda di Palu. Olahraga bukan sekadar hobi, melainkan sarana rehabilitasi psikososial yang sangat efektif bagi masyarakat yang trauma. Dengan membiarkan kegiatan olahraga mati karena ketiadaan dana, pemerintah secara tidak langsung kehilangan kesempatan untuk membangun mentalitas juang dan kesehatan masyarakat di tengah masa pemulihan.
Pihak otoritas olahraga di Palu sendiri terus berupaya melakukan lobi dan koordinasi agar anggaran untuk pembinaan tetap tersedia, meskipun dalam jumlah yang terbatas. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya suntikan dana yang pasti, program regenerasi atlet akan terputus. Atlet-atlet berbakat dari Palu yang dulunya berprestasi di tingkat nasional kini banyak yang merasa terlantar atau bahkan memilih pindah membela daerah lain yang lebih menjamin kesejahteraan mereka. Fenomena “mutasi atlet” ini adalah kerugian besar yang sulit diukur hanya dengan nilai materi pembangunan fisik. Kehilangan aset manusia yang berprestasi adalah kemunduran bagi martabat sebuah daerah.